KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mengadakan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI), Raja Juli Antoni, di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyampaikan sejumlah persoalan penting, salah satunya terkait Dana Bagi Hasil–Dana Reboisasi (DBH-DR) yang tak pernah diterima daerah sejak tahun 2018.
Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto, S.Sos, MAP, menyatakan bahwa audiensi ini merupakan upaya strategis Pemkab Katingan untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kehutanan. “Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah Katingan,” katanya.
Menurut Marwan, pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap permasalahan yang dihadapi daerah. “Kami mengapresiasi adanya pertemuan tersebut. Tentunya diharapkan, ada solusi konkret dan perhatian lebih terhadap permasalahan yang dihadapi Kabupaten Katingan,” ungkapnya.
Ketua DPRD Katingan menekankan, bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengorbankan kelestarian hutan. “Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan, untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ujarnya.
Secara khusus, Marwan menyoroti isu DBH-DR. Ia menjelaskan bahwa Katingan merupakan salah satu daerah yang berkontribusi signifikan terhadap pelestarian kawasan hutan di Indonesia. Namun, Katingan belum pernah menerima DBH-DR sejak tahun 2018. Padahal dana tersebut sangat, penting untuk mendukung program reboisasi dan pengelolaan hutan.
“Sejak tahun 2018, Kabupaten Katingan tidak pernah menerima DBH-DR tersebut. Hendaknya, hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Dengan adanya audiensi ini, kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tersebut,” imbuhnya. (kc1)
