KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menggelar Jumpa Pers terkait pengosongan rumah dinas sebagai bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan. Kegiatan dilaksanakan di Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan pada Senin (20/01/2025).
Jumpa Pers dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekda Katingan Drs. Deddy Ferras, M.Si, CGCAE dan dihadiri pula oleh Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan dr. Agnes Nissa Paulina, Kepala Diskominfostandi Katingan WIB, Kepala BPKAD Katingan Toto Jaya, plt. Kasatpol PP Katingan Dony Merianto, SIP, MAP, Perwakilan Kejaksaan Negeri Katingan dan Inspektorat Katingan.
Pj. Sekda menyampaikan bahwa Jumpa Pers ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik terkait langkah-langkah strategis yang dilakukan demi optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat. “Salah satu program pengembangan yang direncanakan adalah pembangunan gudang farmasi. Untuk itu, memerlukan lahan yang saat ini masih digunakan untuk rumah dinas,” jelasnya.
Deddy menuturkan, rumah Dinas yang terletak di lingkungan UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan ini tercatat sebagai aset milik Pemkab Katingan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah. “Meskipun sudah dilakukan upaya pengosongan rumah dinas sejak 2011, proses ini terkendala. Karena penghuni rumah dinas tersebut menolak pengosongan dan berusaha mempertahankan hak untuk tetap menempatinya,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2016, penghunian Rumah Dinas hanya dapat diberikan kepada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Katingan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati. “Namun, penghuni rumah dinas tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang sah dan bukan merupakan ASN di Pemkab Katingan,” terangnya.
Pj. Sekda menyebut, jika Pemkab Katingan telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan berbagai langkah. Termasuk melakukan mediasi dan mengirimkan surat pengosongan sebanyak dua kali. Namun, penghuni rumah dinas belum menunjukkan itikad baik untuk mengosongkan rumah tersebut secara mandiri.
“Surat pengosongan terakhir yang diterbitkan pada tahun 2024 memberikan tenggat waktu tertentu bagi penghuni untuk mengosongkan rumah dinas. Jika tidak ada tindakan dari penghuni, maka pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum dan petugas pengelola barang milik daerah untuk melakukan pengosongan secara langsung,” imbuhnya.
Menurut dia, langkah ini diambil untuk memastikan pengembangan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih luas, yang nantinya akan meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan. “Kami berharap, masyarakat dapat memahami pentingnya pengosongan ini demi kepentingan bersama dalam meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah,” ucapnya.
Sebagai bagian dari master plan pembangunan RSUD, lanjut Deddy, pengosongan rumah dinas ini sangat penting agar lahan tersebut bisa digunakan guna pembangunan fasilitas rumah sakit yang lebih mendukung. Termasuk pula, untuk pembangunan gudang farmasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional RSUD Mas Amsyar Kasongan.
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami urgensi pengosongan rumah dinas demi pengembangan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar, dan pengembangan RSUD Mas Amsyar Kasongan dapat segera terealisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun.” Kata Pj. Sekda. (kc1)
