KASONGAN – Wakil Bupati Katingan (Wabup) Firdaus, ST melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Safari Ramadan dan Buka Puasa Bersama di Masjid Haji Gumerman Kasongan, Rabu (12/03/2025). Hadir pula kala itu mendampingi, Penjabat sekda Katingan Drs. Deddy Ferras, M.Si, CGCAE, Asisten I Setda Katingan George Heplin Edward Doddy beserta sejumlah Kepala OPD dan perwakilannya.
Dalam sambutannya, Wabup mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp. 1,5 Triliun. “Namun anggaran tersebut mengalami defisit sekitar Rp. 98 Miliar, akibat penyesuaian dengan program makan bergizi gratis yang menjadi kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.
Firdaus mengatakan, jika program makan bergizi gratis merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan dengan para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.
“Oleh karena itu, Pemkab wajib menyesuaikan anggaran daerah agar program tersebut dapat berjalan. Dengan adanya program ini, APBD kita mengalami defisit sekitar Rp 98 miliar. Namun, kami tetap berupaya mengelola anggaran sebaik mungkin agar program prioritas tetap berjalan,” ujarnya.
Dia juga membeberkan jika, selain program makan bergizi gratis, ada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Katingan yang hanya sekitar Rp 20 miliar yang berasal dari dana bagi hasil. “Sementara itu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran tambahan untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat pada tahun 2025,” imbuhnya.
Menyikapi defisit anggaran, Wabup minta masyarakat bersabar terkait percepatan pembangunan infrastruktur yang mengalami kendala karena keterbatasan dana. “Kami memahami kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang lebih baik. Namun dengan kondisi keuangan daerah saat ini, kami harus menyesuaikan prioritas pembangunan. Kami atas nama Saiful-Firdaus memohon maaf atas keterlambatan dalam percepatan pembangunan jalan dan jembatan,” ucapnya.
Firdaus menegaskan, bahwa transparansi anggaran tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang keterbukaan informasi publik. “Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan efisien demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (kc1)
