KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dan pelaku dunia usaha menggelar rapat terkait pembangunan jalan dan jembatan melalui skema pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR), baru-baru ini. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut, diikuti oleh perwakilan sejumlah perangkat daerah dan perwakilan kecamatan yang wilayahnya masuk dalam usulan prioritas pembangunan.
Rapat diawali dengan pemaparan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Katingan mengenai beberapa alternatif ruas jalan kabupaten yang dapat diusulkan untuk pembangunan melalui dana CSR. Ruas jalan yang dipertimbangkan mencakup wilayah Kecamatan Kamipang, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, hingga Marikit.
Dalam arahannya, Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M.Si menekankan pentingnya menyepakati pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat. Khususnya, dalam upaya mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Ruas jalan yang diprioritaskan harus bisa dilalui banyak orang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ini soal konektivitas, pergerakan barang dan orang, serta mendorong roda ekonomi di wilayah-wilayah strategis,” ujarnya.
Saiful berharap, seluruh peserta rapat dapat berdiskusi terbuka dan menyepakati usulan prioritas yang akan dibawa dalam forum lebih lanjut bersama pelaku usaha di Kabupaten Katingan. Hasil dari rapat ini, akan menjadi bahan dasar untuk penyusunan kembali nota kesepahaman yang akan dibahas dengan para pelaku usaha.
“Jika tercapai kesepakatan, dana CSR dari sektor swasta akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten secara konkret. Kami berharap ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur melalui sinergi multipihak, sekaligus memastikan anggaran publik dapat digunakan lebih optimal untuk program prioritas lainnya,” tuturnya.
Rapat turut dihadiri oleh sejumlah OPD teknis dan strategis, antara lain Dinas PUPR, Dinas PMPTSP, Inspektorat, Bappedalitbang, Dinas Lingkungan Hidup, serta bagian hukum, pemerintahan, ekonomi dan SDA, dan camat dari beberapa kecamatan yang wilayahnya masuk dalam usulan pembangunan. (kc1)
