KASONGAN – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga hingga 12 bulan mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pihak dewan.
Anggota DPRD Katingan, H. Fahmi Fauzi, S.Hut menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, keputusan ini berpotensi menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat kecil yang menyimpan uang dalam jumlah terbatas di rekening bank.
“Aturan seperti ini kita nilai berdampak buruk. Bagaimana dengan uang masyarakat yang ditabung di rekening. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan dan akses memadai terhadap layanan perbankan,” ujar Politisi Partai NasDem ini.
Menurut dia, kondisi ini bisa membuat warga yang jarang menggunakan rekening terjebak dalam kerugian. “Banyak warga kita yang hanya menabung untuk keperluan mendesak, sehingga rekeningnya jarang dipakai. Kalau langsung diblokir tentu mereka yang dirugikan,” tegasnya.
Selain kebijakan PPATK, Fahmi juga mengkritisi rencana pemerintah pusat terkait pengambilalihan lahan yang dianggap tidak produktif atau dibiarkan menganggur. Menurutnya, setiap kebijakan semestinya berpihak pada masyarakat dan meringankan beban, bukan sebaliknya. “Ada banyak keputusan yang dibuat, kita lihat sangat menyakiti dan merepotkan masyarakat,” ucapnya.
Dia menilai, pola kebijakan yang diambil pemerintah pusat belakangan ini kerap mengabaikan kondisi riil masyarakat di daerah. Hal tersebut, menurutnya, justru memperbesar kesenjangan dan menambah beban bagi warga, khususnya yang tinggal jauh dari pusat kota.
Untuk itu, Fahmi mendesak agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh. “Keputusan yang dibuat harus memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai regulasi yang ada malah menambah beban rakyat,” imbuhnya. (kc1)
