KASONGAN – Isu legalisasi pertambang rakyat kembali menjadi sorotan di Kabupaten Katingan. Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Genjadid Utomo, M.Psi, mendorong perlunya Pemerintah Daerah segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas penambangan tidak terus berlangsung dalam status ilegal.
Menurutnya, penetapan WPR tidak hanya soal kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kegiatan menambang.
“WPR bukan sekadar memberi legitimasi ekonomi, tapi juga jaminan kepastian hukum. Semua harus ditempuh sesuai prosedur formal yang diatur dalam UU Minerba,” katanya, Kamis (11/09/2025).
Menurut dia, tanpa regulasi yang jelas, masyarakat adat justru rentan berhadapan dengan masalah hukum. Sementara aktivitas tambang rakyat tetap berjalan, karena menjadi sumber penghidupan utama.
“Daripada terus dianggap ilegal, lebih baik dilegalkan dengan mekanisme WPR. Dengan begitu, masyarakat bisa bekerja lebih tenang, terlindungi, dan sesuai aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini.
Genjadid menegaskan, penetapan WPR juga memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih terarah, mulai dari aspek lingkungan, keselamatan kerja, hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun dia mengingatkan, agar a WPR tidak boleh diterapkan di kawasan hutan lindung maupun wilayah yang secara hukum dilarang untuk pertambangan. “Itu batas tegas yang tidak bisa dilanggar. WPR hanya berlaku di area yang memang sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.
Untuk itu, dia mendorong Pemkab Katingan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait agar penetapan WPR bisa segera terealisasi.
“Kalau regulasi dijalankan dengan benar, akan tercapai keseimbangan. Masyarakat adat tetap sejahtera, daerah memperoleh manfaat ekonomi, dan lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (kc1)
