KASONGAN – Berdasarkan hasil rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Katingan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima dan menyetujui terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui Juru Bicaranya Sarnadie D. Uga, ST, Fraksi PKB memberikan pendapat dan saran sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah guna perbaikan-perbaikan di tahun mendatang.
“Kami mengapresiasi Pemkab Katingan atas Nota Keuangan dan Raperda yang diajukan. Ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan pekerjaan dengan baik,” ujar Sarnadie, dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Jumat (19/09/2025).
Fraksi PKB meminta, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada anggaran perubahan perlu memperhatikan asas efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
“Dalam Realisasi anggaran perubahan, hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tepat waktu mengingat telah memasuki akhir tahun 2025,” katanya.
Selanjutnya, Fraksi PKB meminta agar dalam menyusun target pendapatan hendaknya didukung dengan data-data dan kajian-kajian yang terukur serta relevan. “Sehingga nantinya, target pendapatan dapat terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang ditentukan,” tutur Sarnadie.
Selain itu, Pemerintah Daerah diminta segera membuat regulasi terkait pemberian hibah. Baik untuk organisasi keagamaan, maupun organisasi kemasyarakatan. “Tujuannya, untuk mengatur pemberian hibah sehingga tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari,” ucapnya.
Terakir, terkait peningkatan dan pemerataan mutu dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik di rumah sakit, puskesmas dan pustu dalam penyusunan RAPBD berikutnya.
“Mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, Pemerintah Daerah harus agar lebih teliti dan berhati-hati dalam penyusunan anggaran berikutnya, serta memprioritas kegiatan-kegiatan yang tertunda di tahun 2025,” imbuhnya. (kc1)
