PURUK CAHU – Sektor pendidikan di Kabupaten Murung Raya (Mura) bersiap menyambut kalender baru persekolahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar berlangsung transparan, objektif, dan bersih dari kecurangan.
Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Fahriadi, menegaskan bahwa keadilan dalam mengakses bangku sekolah adalah hak semua anak. Oleh karena itu, dia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak segan-segan ikut serta melototi proses seleksi di setiap sekolah.
Langkah pengawasan partisipatif ini dinilai ampuh, guna membendung potensi praktik pungutan liar (pungli) dan kecurangan lainnya. “Pengawasan itu juga penting demi mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik,” ujar H. Fahriadi, baru-baru ini.
Politisi dari Partai NasDem ini memastikan, pihak legislatif bersama eksekutif bakal berdiri di garda depan untuk memastikan semua calon peserta didik mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi.
Secara khusus, Fahriadi menggarisbawahi bahwa integritas institusi pendidikan tidak boleh digadaikan oleh kepentingan-kepentingan personal. Segala bentuk jalan pintas yang merusak keadilan proses seleksi harus dipangkas habis.
“Tentunya saya secara pribadi sangat menolak segala bentuk praktik pungutan liar, gratifikasi, titipan maupun intervensi dalam proses penerimaan murid baru,” tegasnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan dukungan moril kepada para kepala sekolah di seluruh tingkatan mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA sederajat di Murung Raya, agar tetap tegak lurus pada aturan baku yang ditetapkan pemerintah. Pihak sekolah diminta tidak goyah menghadapi tekanan intervensi luar.
“Ekosistem pendidikan yang bersih membutuhkan kerja sama tiga pilar utama yakni pemerintah, pihak sekolah, dan kepedulian masyarakat sekitar agar peluang emas melahirkan generasi cerdas Murung Raya bermula dari proses yang jujur,” katanya. (kc4)
