PURUK CAHU – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Murung Raya, mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Catatan dari lembaga pemeriksa tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Murung Raya, Fahriadi, menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus mendapat atensi mendalam dan menjadi fokus utama dalam forum persidangan legislatif berikutnya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya yang berlangsung di Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026).
Fahriadi menyampaikan harapan besar, agar dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2025 tidak sekadar dipandang sebagai dokumen formalitas tahunan. “Sebaliknya, berkas tersebut harus dijadikan instrumen vital untuk mengukur akuntabilitas dana publik sekaligus sebagai pijakan evaluasi pembangunan pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Dalam rapat paripurna yang turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, Fraksi NasDem memberikan catatan terkait penyerapan belanja daerah yang dinilai belum optimal.
“Dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 2,8 triliun, realisasi yang berhasil dibukukan oleh pemerintah daerah hanya menyentuh angka Rp. 2,5 triliun atau berkisar 91,62 persen,” sebutnya.
Menurut analisis Fraksi NasDem, mandeknya capaian belanja operasi dan belanja modal yang tertahan di angka 92 persen tersebut dipicu oleh manajemen perencanaan yang kurang matang.
“Kami menilai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan masih belum maksimal, baik dari segi ketepatan waktu pengerjaan maupun akurasi dalam penyusunan program kerja,” imbuhnya.
Kendati demikian, Fraksi NasDem tetap memberikan apresiasi tinggi kepada pihak eksekutif atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami juga mengapresiasi lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu menembus angka 161,11 persen dari target. Hendaknya, Pemkab bisa terus melahirkan inovasi baru guna menggali potensi pendapatan daerah di masa depan,” katanya. (kc4)
