KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 secara efektif dengan memprioritaskan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama sektor infrastruktur jalan.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Evandi Juang, mengatakan masih banyak wilayah yang membutuhkan perhatian serius terkait kondisi infrastruktur. Karena itu, menurutnya, alokasi anggaran perubahan harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Masih banyak ruas jalan yang perlu dibenahi. Kami berharap APBD Perubahan difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya belum lama ini.
Politisi Partai NasDem tersebut menyebut sejumlah kawasan di wilayah hulu masih memerlukan peningkatan infrastruktur, di antaranya Kecamatan Rungan Barat, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, hingga akses menuju Kecamatan Sepang. Selain itu, ruas jalan menuju Kecamatan Rungan juga dinilai masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Menurut Evandi, kondisi jalan yang belum memadai berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, ia menilai pembangunan jalan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan anggaran perubahan.
Ia mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Evandi juga menyoroti progres pembangunan ruas jalan Miri–Napoi yang diharapkan dapat diselesaikan dengan kualitas pekerjaan yang sesuai perencanaan. Dengan nilai anggaran yang cukup besar, setiap pelaksanaan proyek harus dilakukan secara maksimal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Menurut legislator asal Tumbang Miri tersebut, pembangunan infrastruktur yang baik akan membuka akses antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pedalaman.
Selain pembangunan jalan, ia juga meminta pemerintah daerah memberi perhatian terhadap pembangunan jembatan dan fasilitas pelayanan publik lainnya yang membutuhkan penanganan segera melalui APBD Perubahan 2026.
Di samping itu, Evandi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pekerjaan infrastruktur meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan. Ia menegaskan kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Kami berharap setiap proyek diawasi secara optimal sehingga hasilnya benar-benar berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pada ruas jalan menuju Sepang Simin maupun akses lainnya yang masih memerlukan peningkatan,” pungkasnya. (kc3)
