KUALA KURUN – Dalam rangka mendukung koordinasi dan penyelesaian permasalahan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Babinsa Koramil 1018-05/Tewah, Sertu Achjani, mewakili Danramil Tewah menghadiri rapat pembahasan terkait aset tanah Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Tewah, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Aula Kantor Kecamatan Tewah, Jalan Perintis, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas tersebut membahas sinkronisasi kepemilikan, legalitas lahan, serta upaya mencari kesepakatan penyelesaian bersama lima orang warga pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM).
Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Kabupaten Gunung Mas, dengan memperhatikan status aset tanah BPP Tewah seluas 13,6 hektare yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
Baca Juga : Babinsa Koramil 1018-03/Rungan Bersama Pasis Diklapa II Salurkan Air Bersih di Desa Tumbang Brungei
Kegiatan dihadiri oleh unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor ATR/BPN, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunung Mas, Camat Tewah, Kapolsek Tewah, Damang Adat Kecamatan Tewah, Lurah Tewah, serta lima warga pemilik SHM.
Dalam jalannya rapat, masing-masing instansi dan unsur terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan, arahan, tanggapan, serta pandangan sesuai tugas dan kewenangannya. Sertu Achjani yang mewakili Danramil Tewah turut mengikuti pembahasan bersama seluruh peserta rapat.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbatas bersama kelima pemilik SHM dan unsur terkait di Ruangan Camat Tewah guna membahas lebih lanjut persoalan kepemilikan dan legalitas lahan serta mencari solusi penyelesaian yang dapat disepakati bersama.
Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut, merupakan bentuk dukungan TNI melalui aparat kewilayahan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur terkait. Sehingga, setiap permasalahan di wilayah dapat dibahas secara bersama-sama dengan mengedepankan komunikasi, ketertiban, dan penyelesaian yang baik. (kc3)
