KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) menyampaikan laporan dari Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Pikah dewan menyoroti postur APBN Tahun Anggaran 2026 dengan 8 agenda prioritas pemerintah pusat.
“Kami DPRD menyoroti postur APBN 2026, dengan 8 agenda prioritas pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan dan keamanan,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Gunung Mas, Herbert Y. Asin, baru-baru ini.
Herbert mengungkapkan, bahwa akselerasi investasi dan perdagangan yang dituangkan dalam 18 program prioritas pembangunan pemerintah pusat, terlihat dalam APBN 2026, dianggarkan Rp. 24,9 triliun dari total belanja APBN yaitu, Rp 3.842 triliun. Namun, porsi anggaran ini kecil dan berimplikasi pada penurunan alokasi infrastruktur di daerah.
“Contoh pada Dinas Pekerjaan Umum Gunung Mas, yang mengalami penurunan anggaran secara signifikan dari tahun sebelumnya,” terang Herbert.
Banggar DPRD Gunung Mas bersama tim TAPD Pemda Gunung Mas, telah bekerja 4 hari membahas rancangan APBD 2026. Herbert menyebut, bahwa DPRD tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama pemotongan tambahan penghasilan pegawai baik PNS, PPPK dan PTT/Paruh Waktu, sopir, CS yang akan di outsourcing.
“Dari simulasi perhitungan TPP yang dilakukan oleh TAPD semua PNS, Guru semua TPP mengalami penurunan sebesar 15 persen dan semua PPPK pengurangan 55,5 persen. Kondisi inilah yang menempatkan kita pada keputusan yang sangat sulit,” jelas Herbert.
Menuru politisi senior ini, bahwa imbauan pusat agar porsi belanja pegawai tidak bisa melebihi 50 persen dari total APBD menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. (kc6)
