KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas mendorong pemerintah daerah melalui satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait agar lebih aktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah menerapkan strategi jemput bola dalam pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas, Nomi Aprilia, S.Hut mengatakan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah perlu lebih proaktif menjangkau wajib pajak hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Potensi PAD masih dapat dioptimalkan melalui pajak reklame, retribusi usaha, pajak toko-toko, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk itu, instansi terkait harus turun langsung ke lapangan agar target PAD dapat tercapai,” ujar Nomi, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak juga perlu terus ditingkatkan. “Kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan penerimaan daerah, yang pada akhirnya kembali untuk kepentingan pembangunan,” tuturnya.
Politisi daerah pemilihan (Dapil) I tersebut menilai, hasil pembahasan bersama pemerintah daerah sebelumnya juga telah menekankan pentingnya optimalisasi seluruh potensi penerimaan daerah, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pedesaan.
“Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan hingga penyediaan sarana dan prasarana publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Nomi menilai optimalisasi sektor pajak daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Ia berharap dinas teknis dapat lebih aktif melakukan pendataan, pengawasan, dan penertiban terhadap objek pajak yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Penertiban baliho maupun reklame yang ada di daerah juga harus lebih diperhatikan. Selain menciptakan ketertiban, langkah tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” pungkasnya. (kc3)
