PURUK CAHU – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Bebie, S.Sos, SH, MM, MAP mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk bergerak cepat memastikan ketersediaan serta stabilitas stok bahan pokok di pasar-pasar tradisional tetap terjaga.
Bebie menjelaskan, bahwa kenaikan harga BBM kerap kali membawa dampak berantai atau multiplier effect terhadap peningkatan biaya logistik dan transportasi pengangkutan barang. “Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga berbagai komoditas pangan yang dapat memberatkan daya beli masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.
Merespons potensi imbas fluktuasi BBM tersebut, Politisi PDIP ini meminta instansi teknis terkait untuk segera turun ke lapangan. Langkah pengawasan dan pemantauan distribusi pangan dianggap sangat mendesak agar tidak ada pihak-pihak spekulan yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“Jaminan atas ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok harus menjadi prioritas utama dinas terkait. Langkah antisipatif seperti sidak pasar dan koordinasi bersama para agen serta distributor besar perlu diintensifkan, guna memastikan rantai pasok dari luar daerah tetap lancar tanpa hambatan,” tegasnya.
Selain memelototi pergerakan harga, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan skenario intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan di luar batas kewajaran. “Operasi pasar murah atau pasar penyeimbang i bisa menjadi solusi konkret untuk menjaga stabilitas daya beli warga kelas menengah ke bawah,” katanya.
Bebie berharap sinergi antara Pemkab Murung Raya, distributor, dan para pedagang dapat terus terjalin dengan harmonis. Langkah kolektif ini diharapkan mampu membentengi masyarakat dari beban ekonomi serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pokok harian warga tetap aman dan terjangkau. (kc4)
